LATAR BELAKANG

Penyuapan adalah tindakan memberikan atau meminta uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan maksud agar penerima suap memberikan kemudahan berupa tindakan atau kebijakan dalam wewenang penerima suap sesuai dengan kepentingan pemberi suap.

Suap dapat membuat orang yang berhak kehilangan haknya, dan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Suap adalah sesuatu yang sangat merusak tatanan masyarakat. Apabila jika suap telah menjadi kebiasaan atau tradisi, maka bisa menghancurkan sebuah negara. Yang menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Suap seperti penyakit yang secara diam-diam menggerus keadilan dan kemanusiaan.

Mengingat besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan suap terhadap tatanan masyarakat dan negara, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusi bisa melakukan pencegahan sejak dini.

STANDAR ISO 37001

Standar ISO 37001 memberikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan. Standar ini dirancang untuk semua jenis organisasi dari sektor apa pun dan untuk semua jenis penyuapan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, ini juga dapat diimplementasikan sebagai standar mandiri atau diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya.

ISO 37001 berfungsi sebagai kerangka kerja dalam tindakan pencegahan integritas organisasi dan membantu memerangi resiko penyuapan yang terkait dan untuk mendorong budaya bisnis yang layak. Ini membantu organisasi untuk mencegah, mengidentifikasi dan menanggapi penyuapan dan mematuhi undang-undang anti-penyuapan dan komitmen sukarela yang berlaku untuk kegiatannya.

TUJUAN DARI ISO 37001 2016

Pada dasarnya ISO 37001 disusun untuk membantu organisasi/perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen anti suap dan mencegah praktek suap terus terjadi. Dengan standar ini, langkah-langkah tegas bisa diambil untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di suatu organisasi/perusahaan.

Selain itu, standar ini juga terdapat bimbingan terkait pelaksanaannya terkait masalah korupsi.

TARGET PELATIHAN

  • Peserta akan dibekali dengan konsep, ketrampilan dalam menerapkan sistem manajemen mengacu pada standar SNI 37001 – Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP)
  • Peserta menjadi mampu membuat tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi tindakan penyuapan.
  • Peserta menjadi mampu memberikan solusi perbaikan atas ketidaksesuaian dengan persyaratan SNI 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP)
  • Peserta menjadi mampu membuat perencanaan dan melaksanakan SNI 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan untuk mencegah tindakan penyuapan dan korupsi dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

SNI ISO 37001:2016 :

  • Penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba
  • Penyuapan oleh organisasi
  • Penyuapan oleh personil organisasi yang bertindak atas nama organisasi dan atau keuntungan organisasi
  • Penyuapan oleh rekan bisnis organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau keuntungan organisasi
  • Penyuapan kepada organisasi
  • Penyuapan kepada personil organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi
  • Penyuapan kepada rekan bisnis organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi
  • Penyuapan langsung dan tidak langsung (misalnya suap yang ditawarkan atau diterima melalui atau oleh pihak ketiga).

Narasumber :

  • DR. Wawan Zulmawan SH. MBA. MM. MH
    (Praktisi Pengadaan, Manajemen Risiko, dan Hukum)
  • Ir. Heriyanto, M.Si,
    (Kepala Bidang Pusat Studi Mutu dan Profesi CSGS -SKSG - Universitas Indonesia)
  • Faiq Nur Zaman S.Si,PMP, CLA, LA
    (CLA 9001, CLA 14001, CLA 27001, CLA 45001, LA 37001)

MANFAAT PENERAPAN ISO 37001

  • Standar ISO 37001 ini adalah praktik yang terbaik untuk organisasi dan berlaku resmi secara internasional. Bagi organisasi yang menerapkan standar ini, maka ia telah mengikuti standar manajemen anti korupsi dan suap berstandar global.
  • Meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bagi klien. Pihak yang banyak berinteraksi dengan organisasi/perusahaan yang memiliki standar ISO 37001 akan semakin yakin bahwa tidak ada praktik suap selama interaksi berlangsung bersama organisasi/perusahaan tersebut.
  • Adanya ISO 37001 dapat membantu organisasi menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani kasus penyuapan yang ada. Organisasi yang menerapkan langkah sesuai ISO 37001 akan mampu mengurangi risiko dengan mencegah atau mendeteksi adanya tindak penyuapan sebelum terjadi dampak negatif terhadap organisasi. Selain itu standar ISO 37001 juga akan menjadi panduan untuk mengambil tindakan berdasarkan sifat resiko penyuapan yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi.
  • Terciptanya efesiensi operasional, yaitu tidak ada biaya tambahan yang ditimbulkan akibat praktek suap. Efek biaya tambahan memang bisa mempengaruhi harga produk atau jasa kepada konsumen.
  • ISO 37001 dapat melakukan kontrol terhadap resiko reputasi, yaitu apabila masyarakat mengetahui suatu organisasi atau perusahaan melakukan praktik suap, maka citra organisasi tersebut akan turun di mata publik.
  • Standar ini bisa melakukan kontrol terhadap resiko hukum. Implikasi suap yang melibatkan penyelenggara Negara yaitu dilanggarnya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MATERI

  1. Latar belakang penerapan dan sejarah SNI 37001 : 2016
  2. Penjelasan Perpres No.54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
  3. Pemahaman pengertian suap dan peraturan perundangan terkait
  4. Langkah – Langkah Penerapan ISO SNI 37001 : 2016.
  5. Lingkup, Definisi dan Tujuan Penerapan ISO SNI 37001 : 2016
  6. Pemahaman Penerapan Klausul 4.0 Kontek Organisasi
  7. Pemahaman Penerapan Klausul 5.0 Kepemimpinan
  8. Pemahaman Penerapan Klausul 6.0 Perencanaan
  9. Pemahaman Penerapan Klausul 7.0 Dukungan Sumber Daya, Kompetensi, Kepedulian, Pelatihan dan Komunikasi
  10. Pemahaman Penerapan Klausul 8.0 Operasi meliputi Perencanaan dan Pengendalian, Uji Kelayakan, Pengendalian Keuangan, Pengendalian Non Keuangan, Pengendalian anti Penyuapan dan Investigasi Penanganan Penyuapan
  11. Pemahaman Penerapan Klausul 9.0 Evaluasi Kinerja meliputi Pemantauan, pengukuran, Analisis dan Evaluasi serta Audit Internal, Tinjauan Manajemen dan Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
  12. Pemahaman Penerapan Klausul 10 Peningkatan meliputi, Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif serta Peningkatan Berkelanjutan

TARGET PESERTA

  • Organisasi Pemerintah & BUMN
  • Badan Layanan Umum / Daerah
  • Pelaksana Pengadaan Barang/jasa pemerintah
  • Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di BUMN
  • Penyedia Barang/Jasa
  • Kepala Instansi Pemerintah
  • Pimpinan Unit Kerja di BUMN, BLU, BLUD
  • Satuan Pengawas Interen BUMN, BLU, BLUD
  • Inspektorat Pemerintah

METODE PELATIHAN

  • Paparan Narasumber (Online)
  • Diskusi & Tanya Jawab
  • Studi Kasus

FASILITAS PESERTA

Fasilitas dan keseruan yang akan didapatkan Peserta
FASILITAS
  • Mengikuti 4 Sesi Pelatihan
  • Materi Pelatihan
  • Rekaman Video Pelatihan
  • E- Sertifikat Kepesertaan
  • Door Prize
DOORPRIZE (DI UNDI AKHIR PELATIHAN)
  • 1 Unit Laptop
  • 2 Voucher Pelatihan

Harga Normal:
Rp. 2.750.000,-
Biaya Promo
Rp. 485.000,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id

Kontak Panitia : 0811 1193 536
WA CENTER : 08111193536

Pengunjung Hari Ini : 10
Pengunjung Online : 1
Total Pengunjung : 671


© Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional: 2020.